PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI KURIKULUM

PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI KURIKULUM (Sumber : John D. McNeil Bab 9) Ada dua dimensi organisasi kurikulum �MMMMMMM (Ralph W. Tyler)􀂾 Organisasi Vertikal􀂾 Organisasi Horizontal Organisasi vertikal berkaitan dengan pengaturan pengalamanbelajar dalam bidang yang sama, yang dikaitkan denganpertimbangan urutan waktu; dalam suatu minggu ke mingguberikutnya; dalam satu kelas ke kelas berikutnya; dalam satutingkat ke tingkat berikutnya. Prinsip-prinsip organisasi vertikal 􀃆 Sequence / urutan􀂾 TradisionalMenyusun aktivitas / pengalaman belajar dilihat dari aspektingkat kompleksitasnya : sederhana 􀃆 kompleks; umum 􀃆khusus; terkenal 􀃆 tidak terkenal; dekat 􀃆 jauh; Konkrit 􀃆abstrak.Kesempatan yang harus dilakukan siswa adalah dimulai darimelihat, menyentuh, mencecap, mendengar...

Read more »

RPP Geografi Kelas X Semester 1

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mata Pelajaran : GeografiKelas/Program : XAlokasi Waktu : 2x45 menit (1x pertemuan)Model RPP      : Program Pantau Pembelajar (siswa)1.     Karakteristik Umum : Siswa Kelas X mempunyai semangat dan keinginan belajar yang tinggi dalam memahami pelajaran geografi. Dan berharap mendapatkan nilai yang terbaik pada kenaikan kelas nanti.2.     Kompetensi Awal :Materi awal yang dipelajari pada awal SMP Rumusan Tujuan Pembelajaran atau KompetensiStandar Kompetensi : Siswa kelas X dapat memahami konsep, pendekatan, prinsip, dan aspek geografi.Kompetensi dasar :A.   Audience  :Siswa Kelas X Semester 1B.    Behaviour :·        Menjelaskan konsep...

Read more »

Upaya Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan

Desentralisasi Bidang Pendidikan dalam otonomi  Daerah  yang  dilaksanakan  sejak  tahun  2001  membawa  perubahan  besar  dalam pengelolaan pendidikan.   Di era otonomi daerah ini, Pemda Kabupaten bertanggung jawab atas pengelolaan sektor pendidikan di semua jenjang di luar pendidikan tinggi (PAUD, SD, SLTP, SLTA).   Dari sisi substansi,  Pemda  bertanggung  jawab  atas  hampir  segala  bidang  yang  terkait  dengan  sektor pendidikan (kecuali kurikulum dan penetapan standar yang menjadi kewenangan Pusat). Sebagaimana yang diatur dalam PP 38  tahun  2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam...

Read more »